Pinrang.- Sejauh ini pelanggaran terkait Netralitas ASN terbanyak itu ada di Kabupaten Pinrang.

Bawaslu Jajaran selama tahapan Pilkada berjalan telah menemukan 17 ASN yang diduga melakukan pelanggaran Netralitas hal ini membuat Kabupaten Pinrang rangking 1 di Sulsel.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli saat memaparkan daerah-daerah yabg ada di sejumlah daerah di Sulsel saat memimpin rapat koordinasi bersama stakeholder di Sulsel di Hotel Claro Makassar Jl. AP. Pettarani Kota Makassar, Kamis 25 Juli 2024

Ana sapaannya, mengungkapkan rata-rata pelanggaran ASN itu diduga melakukan keberpihakan kepada salah satu calon tertentu. Misalnya pernyataan terbuka di Medsos. 

"Pinrang ada 17, Palopo 8, lutim 8 ASN yang kemudian rekomendasi, Sidrap Sinjai Bantaeng Makassar 1 diduga camat, Pangkep 6 penelusuran,"katanya kepada wartawan.

Ana juga menyebut grafik keberpihakan pasca pileg cenderung tinggi. Dia mengimbau agar para ASN untuk berhati-hati sebab pelanggaran netralitas bisa merugikan dirinya dan Paslon yang didukung.

"Pemdah lebih hati-hati bisa merugikan para calon, berpotensi dirugikan, juga para calon yang bertarung,"jelasnya.

Untuk sanksinya, keputusan ada di KASN, tugas Bawaslu hanya memberikan hasil penelusuran.

Terpisah NGO di Pinrang turut mengapresiasi karena banyaknya pelanggaran yang ditemukan Oleh Bawaslu, apalagi ini terkait Netralitas ASN.

Ia yang enggan disebutkan Namanya mengatakan, " Kita bisa beri nilai sendiri, kalau Bawaslu dan jajarannya itu bekerja karena banyaknya temuan. "

" Terlepas dari banyaknya temuan pelanggaran Netralitas ASN, membuktikan bahwa apa yang kerap di Sampaikan oleh PJ. Bupati Pinrang terkait Netralitas itu sama sekali tidak terpengaruh. " Ucapnya.

Lebih lanjut, dari sini kita juga bisa nilai kuat dugaan apa yang kemudian senter dibicarakan kalau PJ. Bupati tidak Netral, sesuai dengan apa yang disuarakan oleh massa yang memadati Kantor Bupati Pinrang beberapa hari lalu.

" Pak PJ ini seharusnya perlihatkan yang bagaimana itu Netralitas ASN, redamki itu isu kalau Pak PJ ini tidak Netral, bukan mala sebaliknya, apalagi sampai ada aksi. " Tutupnya.
Lebih baru Lebih lama