(Foto: Rustam Rahman)
Pinrang.- Kenaikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) menjadi pokok masalah yang tengah dihadapi masyarakat untuk saat ini.
Tentunya ini bukan salah Pertamina, BBM bersubsidi menjadi kewenangan penuh pada penguasa negeri ini, NKRI yang nota bene baru tahun ini berada di masa pemulihan ekonomi, harus dihadapkan dengan melonjaknya harga BBM bersubsidi yang tentunya berdampak keseluruh sektor perdagangan tak terkecuali kebutuhan pokok masalah.
Hal tersebut disampaikan Rustam Rahman Salah satu pengurus Cabang HMI Pinrang kepada Redaksi sesaat setelah menggelar Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang.
Lanjutnya, gejolak naikknya BBM bersubsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sepekan lalu sudah mulai dirasakan dikalangan masyarakat Pinrang khususnya kalangan menengah kebawah yang kesehariannya berinteraksi di pasar tradisional.
" Problem ini menjadi suatu masalah besar ketika didiamkan, Demo Mahasiswa, Teriakan Rakyat seakan tak berarti dimata pemerintah saat ini terkhusus mereka yang berada pada rezim Kabinet Jokowi-Ma'ruf terlebih lagi para petinggi partai pendukung pemerintah yang seolah menari, menyanyi diatas penderitaan rakyat Indonesia Apakah harus ada korban jiwa, apakah kejadian 1998 akan terulang, kita tunggu saja, " Ujar Pria kelahiran Desa Paria ini.
Dia juga menyampaikan, saat ini mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang dilakukan oleh oknum yang bisa saja memanfaatkan Kenaikan BBM bersubsidi, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal OPD terkait untuk segera melakukan pengawasan harga bahan pokok dipasar tradisional, "
" Ingat beberapa waktu yang lalu Dinas Perindagem itu kemudian telah mendapatkan kritikan pedas dari Anggota DPRD Kab. Pinrang karena tidak mampu mengatasi permasalahan gabah, ditambah lagi dengan kondisi saat ini yang memerlukan kerja ekstra dari OPD terkait, namum pasca BBM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Dinas tersebut masih diam ditempat seolah tidak terjadi sesuatu masalah. " Tuturnya.
Uttang Sapa'annya menyampaikan dengan nada tegas " Bupati Pinrang harus jeli melihat dan mendengar setiap kritikan yang dilayangkan oleh masyarakat terlebih perwakilan rakyat yang ada di Gedung DPRD, Dinas atau OPD yang tidak becus atau hanya tinggal bekerja menunggu arahan Bupati tidak mampu memecahkan sebuah persoalan kenapa mesti dipertahankan, masih banyak pejabat tinggi Kabupaten Pinrang yang mampu mengatasi, mendeteksi dan menimalisir sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat sedini mungkin. "
" Ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, sinergitas antar lembaga yang kami harapkan, teriakan kami akan terus bergema ketika persoalan ini tidak diindahkan. " Tutup Uttang.