Pinrang.- Banyaknya aspirasi petani di Kabupaten Pinrang yang masuk di Kantor DPRD Pinrang, mengeluhkan tingginya potongan timbangan gabah saat panen oleh pedagang, menjadi salah satu pembahasan hangat pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pinrang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga mengundang khusus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral (Perindagem) dalam rapat Banggar tersebut.
Menurut Syamsuri, Wakil Ketua DPRD Pinrang yang juga pimpinan Banggar, “saya harap Dinas Perindagem, pada saat musim panen tiba nanti, sekitar bulan 9 dan 10 supaya intens melakukan pengawasan terhadap pedagang yang membeli gabah petani, karena banyak laporan masyarakat yang masuk di DPRD Pinrang mengeluhkan tingginya potongan timbangan gabah dan timbangan tersebut tidak dimulai dari nol, ini tentu merugikan para petani kita, sehingga hal ini perlu ditertibkan oleh instansi terkait.
“kalau perlu, kata Syamsuri, masukkan tambahan anggaran khusus untuk pengawasan ini. Karena ini sangat penting dan menyangkut masyarakat kita yang mayoritas adalah petani”, ungkap Syamsuri saat memimpin rapat di ruang rapat Paripurna DPRD, Senin (29/08/2022).
Hal senada dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang Andi Pallawagau Kerrang. SE terkait masalah potongan gabah ini sebenarnya sudah lama dan sampai hari ini belum selesai-selesai juga, sudah berapa kali gabungan kelompok tani Kabupaten Pinrang menghadap ke Komisi II yang membidangi masalah ini.
" Jadi kali ini dituntut keseriusan Dinas Perindagem Pinrang untuk menyelesaikan masalah ini, jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut."
Kelangkaan BBM akhir-akhir ini juga menjadi keluhan warga belakang ini.
Selain kurangnya suplai stok dari pusat, ada mafia BBM menjadi salah satu pemicu antrian panjang di SPBU dan APMS yang di Kabupaten Pinrang.
Belum lama ini Unit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan para perwakilan SPBU dan APMS yang di Kabupaten Pinrang.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Pinrang Iptu Salehuddin dikonfirmasi media membernarkan hal rapat koordinasi yang digelar di ruang inavis Polres Pinrang.
Lanjut Kanit, Rakor tersebut atas arahan Kapolres Pinrang AKBP Moh. Roni Mustafa.S.Ik sebagai salah satu upaya pencegahan adanya oknum mafia BBM.
" Tak hanya para perwakilan SPBU dan APMS yang hadir, kami juga mengundang beberapa OPD Lingkup Pemkab Pinrang diantaranya Dinas Perindagem, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi. " Tuturnya.
Selain Kami pihak kepolisian yang akan intens mengawas terkait persoalan ini, Kami berharap dinas terkait untuk jelih dalam mengeluarkan rekomendasi dan khusus untuk Dinas Perindagem untuk lebih serius dalam mengawasi setiap permasalahan yang telah berlarut larut.